Kawasan Wisata Baturraden: Dari Peristirahatan Hingga Destinasi Wisata Andalan Banyumas

Sejarah pengelolaan pariwisata di Kabupaten Banyumas tak bisa dilepaskan dari jejak kolonial Belanda. Setelah Perang Diponegoro berakhir pada 1830, Belanda memperkuat cengkeramannya di wilayah Banyumas. Tak lama kemudian, Baturraden—dengan hawa sejuk yang mengingatkan pada Eropa dan panorama alam yang memesona—mulai menjadi hunian favorit para pegawai kolonial yang bekerja di Kilang Minyak Cilacap serta pabrik gula di Purwokerto, Kalibagor, Sokaraja, dan Purbalingga.

Untuk menopang kehidupan mereka, berbagai infrastruktur pun dibangun: pembangkit listrik, pusat pembibitan ternak, sanatorium paru-paru, penginapan, hingga usaha tanaman hias. Salah satu peninggalan fisik yang masih bisa dilihat hingga kini adalah prasasti marmer bertuliskan “Brug Goemawang Geschoken door Firma Ko Lie 1914”, yang menandai pembangunan sebuah jembatan di atas sungai berlatar Gunung Slamet—sebuah monumen diam yang menyimpan kisah masa lalu.

Pasca Kemerdekaan: Antara Api Perjuangan dan Mimpi Wisata

Tahun 1947, di tengah perang fisik melawan Belanda, para pejuang membakar hampir semua fasilitas warisan kolonial sebagai bentuk perlawanan. Hanya tiga bangunan yang sengaja dibiarkan utuh karena manfaatnya bagi masyarakat luas: Pembangkit Listrik Tenaga Air Ketenger, BPTHMT, dan Sanatorium Karangmangu.

Baru pada awal 1950-an, Bupati R. Moch. Kaboel Poerwodiredjo mulai mempertimbangkan untuk menghidupkan kembali Baturraden sebagai tempat rekreasi. Masyarakat, terutama saat liburan sekolah, memang kerap mengunjungi lokasi itu. Namun, rencana ini tertunda lantaran situasi keamanan yang tidak kondusif akibat pemberontakan DI/TII.

Baru pada 1966, di bawah kepemimpinan Bupati ke-25, Letkol Soekarno Agung, gagasan itu kembali dihidupkan. Melalui pertemuan penting di Wisma Kartika Nirwana yang dihadiri tokoh militer, legislatif, dan pejabat daerah, dibentuklah Panitia Pariwisata Banyumas dengan Mayor Darsono sebagai ketuanya. Komite ini menjadi motor penggerak revitalisasi Baturraden.

Panitia ini tidak hanya membangun kembali Baturraden sebagai destinasi wisata, tetapi juga:

• Mendirikan kebun binatang di utara Stadion Widodo;
• Mengubah Gedung Bioskop Indra menjadi Gedung Kesenian Soetedja (1970), sebagai bentuk apresiasi kepada para seniman yang membantu penggalangan dana;
• Menggalang bantuan dari berbagai pihak: Korem 071 menyumbang pipa air panas dan lahan parkir, Departemen Pertanian memberi tanaman penghijauan, Perhutani mengizinkan pemanfaatan sumber air panas Pancuran Tiga dan Tujuh, serta mantan pejabat pendidikan menyerahkan kembali lahan negara untuk pengembangan fasilitas pariwisata.

Untuk membiayai pembangunan, panitia menggelar LOTDA (Lotre Daerah) dan sirkus di Kebondalem, Purwokerto. Hasilnya digunakan untuk membangun lapangan tenis (kini jadi area parkir), pemandian air panas, dan kolam renang—dikerjakan dengan bantuan warga sekitar dan tahanan politik G30S/PKI di bawah komando Hardjo Soenarmo.

Era Orde Baru: Dari Panitia ke Lembaga Resmi

Pada 1 Mei 1971, Panitia Pariwisata menyerahkan seluruh aset dan tanggung jawab kepada Pemda Tingkat II Banyumas. Sejak itu, pengelolaan Baturraden menjadi urusan pemerintah daerah. Sejumlah keputusan bupati menunjuk staf teknis—seperti Koesni sebagai Wakil Direksi Harian dan Sugeng Wiyono sebagai penanggung jawab lapangan—untuk menjalankan roda pengelolaan.

Tahun 1976, lahir Badan Pengelola Lokawisata Baturraden, lembaga resmi yang bertanggung jawab langsung kepada bupati. Sistem bagi hasil pun diterapkan: 50% pendapatan disetor ke kas daerah, 10% untuk insentif, 20% untuk perawatan, dan 20% untuk pengembangan. Investor mulai berdatangan, membangun hotel, restoran, dan fasilitas penunjang lainnya.

Pengelolaan semakin terstruktur. Pada 1982, R. Soeyadi diangkat sebagai manajer Baturraden, dengan fokus awal pada kawasan Tirta Ria—sebuah area seluas lima hektar di sekitar air terjun kecil, yang namanya bermakna “air untuk bersenang-senang”. Daya tarik utamanya? Keindahan alam dan pelayanan yang hangat. Popularitasnya menyebar melalui word of mouth.

Tak lama kemudian, area pengelolaan diperluas ke hutan Wanasuka dan Penyunan, sehingga total luas mencapai 16,8 hektar—termasuk situs petilasan Nyi Indit (atau Nyi Roro Ireng), tokoh legendaris dalam cerita rakyat setempat.

Pada 1977, Baturraden secara resmi ditetapkan sebagai salah satu dari 77 objek wisata daerah di Jawa Tengah melalui Keputusan Gubernur No. HK 99/1977, dengan target menjadi destinasi pariwisata internasional. Lalu pada 1987, Pemkab Banyumas mendirikan Dinas Pariwisata yang berkantor di Gedung Kesenian Soetedja, dengan Drs. T.H. Sudarso sebagai kepala dinas pertama. Sejak saat itu, Baturraden bertransformasi dari sekadar tempat rekreasi lokal menjadi mesin ekonomi yang menghasilkan pendapatan hingga miliaran rupiah.

Baturraden dan Transformasi Sosial

Keberhasilan Baturraden tak hanya terukur dari angka, tapi juga dari perubahan sosial di sekitarnya. Masyarakat yang dulu menggantungkan hidup pada peternakan atau pencarian kayu bakar—aktivitas yang kerap merusak hutan—kini beralih menjadi pedagang, pegawai wisata, hingga pengusaha losmen dan hotel. Kesadaran akan pentingnya pariwisata tumbuh, mendorong perencanaan jangka panjang demi keberlanjutan destinasi ini.

Kesuksesan Baturraden pun menjadi inspirasi. Sejak dekade 1980-an, Pemkab Banyumas mulai menggali dan mengembangkan potensi wisata lain, dengan harapan menciptakan destinasi-destinasi baru yang sejajar dengan pamor Baturraden—sebagai bagian dari visi membangun masa depan Banyumas melalui pariwisata.

sumber: https://panginyongan.blogspot.com/2007/12/riwayat-kepariwisataan-banyumas.html